MASALAH AIR PDAM DI MABAR, TANGGUNGJAWAB SIAPA?

- Juni 16, 2020

TERNYATA bukan kampung Cereng saja yang belum mendapatkan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kota Labuan Bajo pun ternyata masih mengalami hal serupa. Bila di Cereng memang belum ada air PDAM, maka di Labuan Bajo sudah ada namun mengalami masalah seputar air PDAM. Misalnya, air yang keluar hanya sedikit, air sering tidak keluar dan masih banyak lagi.

Sebagai pemantik awal, saya pun semakin tergoda untuk bertanya seperti ini: Bagaimana kabar manajemen dan pengelolaan air PDAM di Manggarai Barat atau Mabar terutama di Kota Labuan Bajo sebagai ibukota Mabar yang kini menjadi salah satu daerah pariwisata utama di Indonesia?

Bila konsumen di Labuan Bajo bertanya yang pada intinya mengeluhkan pelayanan air PDAM yang dianggap bermasalah tapi tak juga mendapatkan jawaban, lalu kepada siapa mereka mesti bertanya dan memohon pertanggungjawaban? Konsumen tentu punya hak, minimal untuk bertanya.

Saya sengaja bertanya seperti ini, karena selama setahun terakhir saya dapat kabar dan baca berbagai berita, bahwa berbagai kalangan di Mabar menyampaikan keluhan karena merasa ada yang tidak beres dengan manajemen dan pengelolaan air PDAM Mabar.

Kalau masalah air PDAM saja belum bisa diatasi, maka susah mengharapkan adanya perbaikan pelayanan pada sektor lain. Bahkan bila terus begitu, pasti berdampak pada banyak aspek kehidupan lainnya. Sebab air bukan sekadar masalah sederhana tapi kebutuhan utama warga atau konsumen. Bila masalahnya bukan aspek manajemen dan pengelolaan, maka bisa jadi ada masalah lain yang masih tersembunyi dan perlu dibongkar agar semuanya jelas.

Bayangkan saja bila WC di kantor dinas tertentu tidak terisi air. Ini andai kata saja. Ini baru satu titik. Belum ditambah pada banyak titik lainnya. Lalu, dapatlah dibayangkan seperti apa kondisi WC konsumen dari kalangan warga biasa di setiap sudut kota.

Bila konsumen tak mendapatkan kejelasan air PDAM sementara pembayaran tetap normal, maka ini preseden buruk bagi pembangunan dan pelayanan publik di Mabar. Bila dibiarkan berlarut-larut maka ini akan menjadi bom waktu yang sesekali bisa meledak.

Kekesalan warga atau konsumen bisa meledak dan berdampak pada instabilitas kehidupan sosial di Mabar. Bagi mereka yang berwenang jangan anggap keresahan konsumen sebagai angin lalu saja. Dampaknya bisa serius. Bisa-bisa ada pejabat yang dipenjara. Karena itu butuh respon yang lebih ril, bukan jawaban diplomatis mirip para politisi yang ingkar janji kampanye.

Bagi Dinas terkait, mohon hal ini menjadi perhatian serius dan menjadi prioritas belakangan ini. Bila perlu Bupati dan Wakil Bupati Mabar juga bersikap lebih tegas kepada mereka yang secara teknis bertanggungjawab untuk masalah ini.

Bila ada pejabat di dinas terkait atau mitra kerja dalam hal air PDAM ini yang justru menjadi penghambat, langsung saja dikasih teguran keras. Atau bila ada pejabat, langsung saja dipecat. Sementara mitra kerja, langsung saja adakan pemutusan kerjasama.

Bagi aparat penegak hukum, bila pada masalah ini ada kemungkinan pelanggaran hukum, mohon ditelisik lebih mendalam. Sebab keresahan konsumen sudah semakin mengkhawatirkan. Pemberitaan di media massa dan online sudah memberitakan sejak lama. Namun tak juga ada solusi dan kejelasan.

Secara sederhana dan sepintas, wajah Mabar sebetulnya bisa dipotret dari aspek ini. Bila pemerintah daerah terutama dinas yang bertanggungjawab tidak bergerak cepat bahkan terkesan acuh terhadap keresahan konsumen maka dampaknya sangat buruk dan eksesnya pada kepercayaan warga Mabar dan pengunjung ke Mabar yang terus menipis.

Bahkan secara politis, wajah Bupati Mabar Drs. Agustinus Ch. Dula dan Wakil Bupati Mabar dr. Maria Geong, PhD dapat dilihat dari sisi ini. Bila menjelang akhir periode ini keduanya gagal menyelesaikan masalah air PDAM di Mabar maka keduanya bisa-bisa mengakhiri jabatannya untuk periode ini dalam kondisi yang kurang baik.

Bila berkenan, DPRD Mabar juga perlu bersikap tegas soal ini. Bila memungkinkan panggil Dinas terkait, minta pertanggungjawabannya. Suara dan sikap berani DPRD Mabar sangat dinanti oleh konsumen air PDAM bahkan oleh warga Mabar. Bila perlu panggil Bupati dan Wakil Bupati Mabar. Minta kejelasan dan hal serupanya.

Saya tentu tidak sedang mengajari para pejabat di Mabar. Konsen saya adalah mengingatkan para pejabat yang mendapat mandat agar lebih cepat dalam merespon dan bertindak, terutama untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat Mabar, termasuk air. Biar saya dan banyak orang di luar sana tidak bertanya lagi: masalah air PDAM di Mabar, tanggungjawab siapa? (*)