KORUPSI NAHRAWI DAN KENAIFAN KPK
Pesannya jelas, siapapun, termasuk para menteri atau orang terdekat presiden, sangat mungkin terkena operasi senyap KPK. Apalagi mereka yang kerap menjadi pemain atau calo proyek yang menggunakan APBN, bakal terjerat hukum.
Mereka yang berselogan: NKRI harga mati, Kami berani mati bela Indonesia, Kami Pancasila dan berbagai selogan yang kerap dipodatokan begitu gempita di berbagai momentum itu pun tak bisa bebas dari sangkutan korupsi APBN.
Kita masih ingat Setya Novanto, Idrus Marham, Romahurmuzy dan sebagainya. Silakan cek latar belakang dan rekam jejak mereka. Organisasi dan parpol-nya apa saja. Tapi tetap saja tersangkut. Karena memang KPK melakukan operasi senyap. Diam-diam namun menghanyutkan. Begitu ungkapan seorang teman.
Titik temu para koruptor itu satu: mereka sama-sama "radikal" dalam melakukan korupsi. Selain kerap berkelit, jabatan yang mereka emban seharusnya digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara, mereka malah mengingkari atau menyalahgunakannya. Praktik korupsi yang radikal semacam itu semakin meresahkan karena mereka selama ini kerap berpidato "anti radikal". Malah faktanya mereka paling radikal. APBN pun terkapar karena perilaku mereka yang tak pantas.
Tapi itu bukan berarti KPK bebas dari kritik. KPK malah layak dikritik. Mengapa? Faktanya, hingga kini, KPK belum jantan dalam menyelesaikan kasus Bank Century, BLBI, Sumber Waras, Reklamasi, Pelino 2, Buku Merah dan berbagai kasus besar lainnya.
Selain tak jantan, KPK juga terkesan tebang-pilih dalam menegakan hukum. Di KPK diduga seperti ada faksi-faksi yang menjalankan operasi sesuai kepentingan faksi-faksi itu. Itu terbaca dari berbagai kasus yang mencuat ke publik dan yang menguap entah ke mana.
Pemimpin KPK era ini pun terkesan pengecut alias banci. Bahkan belakangan terlihat cengeng sekali. Seperti anak kecil yang mau dimanja. Naifnya lagi, anggaran untuk KPK selama 1 tahun mencapai 1 triliyun rupiah. Tapi bagaimana hasilnya? Nihil. KPK sibuk ngurusin kasus kecil, tapi lupa kasus besar alias "big cases".
Selama ini KPK banyak melakukan OTT tapi hanya pada kasus kecil. Terlihat ramai dan berisik, bahkan membuat kita terpaksa tepuk tangan hanya karena terhipnotis kinerja KPK yang masih jauh dari harapan publik. Padahal mereka hanya keliatan sibuk tapi hasilnya jauh dari harapan publik. Investor pun takut berinvestasi di berbagai sektor bisnis di negeri ini.
Sekadar menambahkan, supaya publik semakin mengerti kenaifan KPK, dalam laporan audit BPK terkonfirmasi bahwa asset recovery yang dihasilkan KPK cuma 10% dari hasil kerja penindakan Kejaksaan Agung. Bayangkan, anggaran KPK dalam 1 tahun mencapai 1 milyar rupiah, tapi hasilnya lagi-lagi mengkhawatitkan.
Ala kulli hal, sebagian koruptor sudah dipenjara, sebagian masih dalam proses hukum menjelang penjara dan tentu ada saja yang masih dalam operasi sadapan KPK. Kita apresiasi kerja KPK semacam ini. Tentu dengan syarat: kasusnya tidak menguap karena intervensi dan kepentingan politik.
Adanya UU baru hasil revisi UU yang lama yang baru saja disepakati DPR adalah satu lompatan bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Dengan pengawasan yang ketat, semoga OTT ala KPK berkurang sehingga KPK bisa fokus pada "big cases".
Sehinga dengan begitu, harapannya, pengembalian kerugian keuangan negara dapat meningkat tajam alias APBN kita yang kerap bocor bisa kembali dan bertambah, yang ujungnya membuat proses pembangunan di berbagai sektor terdanai secara maksimal dan rakyat makin sejahtera.
--SYAMSUDIN KADIR--
Generasi Muda Cereng-Desa Golo Sengang, Manggarai Barat
Komentar
Posting Komentar